 |
| foto istimewah |
Jakarta - Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM), Jakarta, Senin (2/3/2026). Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap aktivitas pertambangan panas bumi yang dijalankan PT Ormat Geothermal Indonesia di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara.
Aksi dipimpin Koordinator Nasional Iman Parman bersama sejumlah organisasi masyarakat dan pemuda kepulauan. Massa mendesak pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, untuk mengevaluasi serta menghentikan operasi perusahaan yang dinilai mengancam ruang hidup masyarakat setempat.
Dalam orasinya, Iman menegaskan bahwa Halmahera Barat bukanlah “ruang kosong investasi”. Ia menyebut wilayah tersebut merupakan kawasan hutan, daerah tangkapan air, sekaligus penyangga ekosistem pesisir yang menopang perikanan rakyat dan ketahanan pangan lokal. Menurutnya, pendekatan pembangunan energi tidak boleh mengabaikan aspek sosial dan ekologis masyarakat kepulauan.
Massa aksi menilai proyek panas bumi di Halmahera Barat berpotensi mengancam sumber mata air yang menjadi sandaran hidup masyarakat desa. Selain itu, mereka mengkhawatirkan peningkatan risiko longsor dan degradasi hutan, terutama apabila proyek berada di kawasan lereng dan hutan lindung. Mereka juga menyebut kemungkinan munculnya konflik sosial apabila proses perizinan dan pelaksanaan proyek tidak dilakukan secara transparan serta tanpa persetujuan bebas dari masyarakat terdampak.
Koordinator Lapangan yang juga Sekretaris Gerakan Pemuda Kepulauan Timur Nusantara, Andreyan Y. Drakel, menyampaikan bahwa pihaknya mendatangi Kementerian ESDM untuk mempertanyakan alasan diterbitkannya izin Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP). Ia menyatakan banyak masyarakat masih menyampaikan penolakan dan kekhawatiran terhadap dampak proyek tersebut bagi kehidupan mereka. “Kami datang untuk meminta penjelasan mengapa izin WKP diterbitkan ketika masih ada penolakan dan kekhawatiran di tingkat masyarakat,” ujarnya.
Selain isu lingkungan dan partisipasi publik, massa aksi juga menyinggung dugaan afiliasi perusahaan dengan pihak luar negeri, termasuk Israel. Mereka menilai isu tersebut sensitif mengingat Indonesia hingga kini belum memiliki hubungan diplomatik dengan negara tersebut, serta mempertimbangkan situasi geopolitik di Timur Tengah yang tengah memanas. Meski demikian, mereka tidak menyampaikan bukti rinci terkait dugaan afiliasi tersebut dalam aksi tersebut.
Iman Parman menegaskan bahwa sikap mereka bukanlah penolakan terhadap energi terbarukan secara umum. Ia menyebut pihaknya mendukung pengembangan energi bersih, namun menolak model pembangunan yang dianggap tidak transparan, tidak partisipatif, serta berisiko merusak ruang hidup masyarakat.
Dalam aksi itu, massa menyampaikan satu tuntutan utama, yakni penghentian aktivitas PT Ormat Geothermal di Halmahera Barat. Mereka menyatakan akan menggelar aksi lanjutan apabila tuntutan tersebut tidak mendapat tanggapan dari pemerintah.
Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Kementerian ESDM terkait tuntutan yang disampaikan massa.
Isu pengembangan panas bumi di Halmahera Barat menambah daftar perdebatan mengenai keseimbangan antara kebutuhan energi nasional dan perlindungan ruang hidup masyarakat lokal, khususnya di kawasan kepulauan yang memiliki keterkaitan erat antara ekosistem darat dan laut.
