 |
| Ketua Pijar Malut, Jainal Barmawi |
MABA, Halmahera Timur – Ketua Pusat Jaringan dan Informasi Maluku Utara, Jainal Barmawi, mendesak Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) segera mencopot Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) Haltim, Ricko Debituru.
Desakan tersebut disampaikan menyusul polemik dugaan pemangkasan kuota minyak tanah (mitan) bersubsidi yang menyeret nama dinas terkait dan distributor PT Mitan Gas Prima.
Menurut Jainal, persoalan ini bukan sekadar masalah teknis distribusi, melainkan mencerminkan ketidakmampuan pimpinan OPD dalam memahami serta menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Haltim, Ubaid Yakub dan Anjas Taher.
“Kalau seorang kepala dinas tidak mampu membaca dan menjalankan visi-misi kepala daerah, maka itu menjadi masalah serius. Visi Ubaid–Anjas berbicara soal kesejahteraan dan pemerataan. Tapi yang terjadi justru polemik kuota dan ketimpangan distribusi,” tegas Jainal. Selasa (24/02/26) melalui rilis resminya.
Ia menilai kebijakan yang menimbulkan kegaduhan publik menunjukkan lemahnya manajemen dan komunikasi kebijakan. Apalagi, dugaan pengurangan kuota dari 4 ton menjadi 3 ton kepada agen pangkalan terjadi di tengah upaya pemerintah daerah berkoordinasi dengan BPH Migas untuk menambah kuota minyak tanah bersubsidi di Haltim.
Jainal menegaskan, jika pejabat teknis tidak mampu menjalankan arah kebijakan kepala daerah secara konsisten, maka evaluasi hingga pencopotan adalah langkah yang wajar dalam tata kelola pemerintahan.
“Jangan sampai program besar kepala daerah terganggu hanya karena pejabat yang tidak cakap membaca arah pembangunan. Sekda harus tegas,” ujarnya.
Sementara itu, Sekda Haltim sebelumnya menyatakan akan memanggil dan meminta klarifikasi dari Kadis Perindagkop serta meminta agar kebijakan distribusi ditinjau kembali demi pemerataan harga di 102 desa di wilayah Haltim.
Kasus ini kini menjadi sorotan masyarakat. Publik menanti langkah tegas pemerintah daerah dalam memastikan distribusi energi bersubsidi berjalan transparan dan sejalan dengan visi pembangunan daerah.
.jpg)
