“Ketika suara hukum diabaikan, rakyat kehilangan pegangan pada keadilan”
Gelombang polemik kembali mengguncang Halmahera Selatan. Isu ini bukan lagi sekadar bisikan di ruang politik, melainkan perbincangan hangat yang merambah ke media online, Facebook, Instagram, hingga grup WhatsApp. Semua mata kini tertuju pada putusan PTUN Ambon yang berkaitan dengan empat kepala desa.
Polemik bermula dari pernyataan seorang pengacara yang menyoroti keputusan tersebut. Alih-alih memberi kepastian hukum, putusan PTUN justru menimbulkan kontroversi baru. Publik melihat ada kaitan erat dengan keputusan politik Bupati Halmahera Selatan saat ini. Pertanyaannya sederhana: apakah hukum masih berdiri tegak, atau sudah menjadi instrumen kekuasaan?
Dampak dari sengketa ini tidak bisa disepelekan. Banyak kalangan menilai keputusan tersebut sarat intervensi politik. Jabatan bupati digunakan sebagai alat untuk mengamankan posisi dan melayani kepentingan kelompok tertentu. Sikap ini jelas mencederai hak-hak warga negara, bahkan menodai prinsip demokrasi yang mestinya dujunjung tinggi.
Dari Saruma hingga Ambon, masyarakat berharap adanya putusan yang adil. Namun yang muncul justru bayang-bayang politik dinasti yang haus simbol dan kekuasaan. Demokrasi berubah menjadi panggung kepentingan sempit, bukan wadah untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
Fenomena ini menampilkan wajah kekuasaan yang unipolarsatu arah, sewenang-wenang, dan alergi kritik. Hukum yang semestinya netral malah dipelintir sesuai irama politik penguasa. Akibatnya, ruang demokrasi tercekik, dan masyarakat semakin kehilangan kepercayaan pada pemerintah daerah.
Konsekuensi dari praktik ini sangat nyata. Kepercayaan publik runtuh. Warga Halsel mulai ragu terhadap arah kebijakan bupati yang terlihat lebih mementingkan kelompok tertentu ketimbang masyarakat luas. Demokrasi yang diperjuangkan dengan susah payah, kini kian rapuh di tangan kepentingan politik sesaat.
Situasi ini pun menyulut perdebatan luas di kalangan intelektual. Ada yang vokal memperjuangkan kebenaran, ada pula yang memilih diam sebagai penonton. Tarik-menarik kepentingan membuat situasi semakin kompleks. Jika dibiarkan, demokrasi hanya akan menjadi slogan kosong tanpa makna.
Namun, perdebatan panjang tanpa solusi hanya akan membuat publik semakin lelah. Yang dibutuhkan saat ini adalah keberanian untuk mencari jalan keluar yang adil dan berkelanjutan. Dialog terbuka, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi pondasi agar kepercayaan masyarakat bisa dipulihkan.
Generasi muda dan intelektual Halsel punya tanggung jawab besar. Diam berarti membiarkan penyalahgunaan kekuasaan terus berlangsung. Demokrasi tidak boleh dipasrahkan pada segelintir orang. Ia adalah milik semua, dan harus terus dijaga agar tetap menjadi jalan menuju keadilan dan kesejahteraan bersama.
Pada akhirnya, demokrasi adalah perjuangan kolektif. Buying time strategi menunda dan mengulur yang dimainkan penguasa tidak boleh lagi dibiarkan menipu publik. Hukum harus ditegakkan, kebijakan harus adil, dan suara rakyat harus menjadi penentu. Jika tidak, Halsel hanya akan terus terjebak dalam lingkaran kepentingan yang sama dari masa ke masa. (*)
Editor | Idham Hasan.
