 |
| Foto istimewa |
Mukhtar Adam
Ketua ISNU Maluku Utara
“Tolonglah patuhi Undang-Undang. Masa tega? Petani setengah mati, rakyat kita masih banyak yang susah. Ada yang cari untung di atas penderitaan rakyat. Itu vampir-vampir ekonomi!” Presiden Prabowo Subianto, 21 Juli 2025
Dalam sejarah pidato presiden, jarang kita temukan seorang kepala negara menyebut aktor ekonomi dominan sebagai "vampir-vampir ekonomi" — penghisap darah rakyat. Tapi Prabowo Subianto melontarkannya, gamblang dan tanpa rem, pada momen peluncuran 80.000 Koperasi Merah Putih (KMP) bulan Juli lalu.
Apa yang sebenarnya sedang terjadi?
Apakah ini sekadar retorika heroik, atau sinyal kuat perubahan arah ekonomi Indonesia?
Ekonomi Serakah di Negeri Kaya. Selama puluhan tahun, rakyat Indonesia, terutama yang tinggal di pulau-pulau terluar, kawasan pedalaman, dan desa pesisir, hidup di bawah bayang-bayang disparitas harga. Komoditas yang sama bisa berharga dua hingga tiga kali lipat hanya karena faktor lokasi. Di Papua, harga beras bisa mencapai Rp40.000 per kilogram di pegunungan, sementara di Jayapura hanya Rp18.500. Di Maluku, harga gula dan minyak goreng kerap lebih mahal dibandingkan di Jakarta, padahal pendapatan masyarakat jauh lebih rendah.
Inilah wajah telanjang Serakahnomics: Sebuah sistem ekonomi yang dikuasai oleh segelintir korporasi, didukung oleh logistik tertutup, dan dilumuri keuntungan berlebihan, semuanya dibungkus dengan dalih mekanisme pasar.
Koperasi Merah Putih: Serius atau Seremonial? Prabowo tampaknya ingin membalikkan keadaan dengan mengusung Koperasi Merah Putih (KMP) sebagai “jembatan distribusi” antarpulau dan alat pemutus rantai ekonomi predatorik. KMP bukan sekadar koperasi model lama yang sibuk di ruang seminar atau modul kuliah ekonomi Pancasila. KMP adalah senjata rakyat, begitu narasinya dibangun, untuk mendistribusikan pangan, energi, dan kebutuhan pokok ke seluruh wilayah dengan harga yang adil dan merata.
Apakah ini realistis?
Jika negara hadir melalui KMP sebagai aktor baru dalam distribusi logistik, maka bisa tercipta pasar yang lebih kompetitif, transparan, dan berkeadilan, bukan pasar penuh vampir yang menyedot keuntungan dari selisih harga ekstrem.
Melawan Vampir Ekonomi Lewat Kebijakan Spasial. Disparitas harga bukan cuma soal ekonomi, tapi juga kegagalan politik distribusi dan keadilan spasial. Ketika petani di Halmahera menjual kopra dengan harga rendah, tapi harus membeli sembako tiga kali lipat lebih mahal dari Jakarta, maka itu bukan sekadar urusan biaya angkut. Itu adalah pengkhianatan terhadap Pasal 33 UUD 1945.
Presiden Prabowo melalui pidatonya, secara tak langsung sedang menggugat ekonomi kapitalistik yang terlalu lama menjadi dasar kebijakan ekonomi nasional. Ia menyerukan koreksi. Ia menantang oligopoli. Ia menyentil elite pasar. Dan ia menunjuk koperasi sebagai jalan keluar.
Sebuah langkah yang tak hanya retoris, tapi penuh risiko. Apalagi bila berhadapan dengan para kartel yang selama ini merasa nyaman mengendalikan harga dari balik layar.
Papua: Cermin Buram Pasar Bebas. Mari kita lihat Papua. Di wilayah ini, harga komoditas tinggi bukan hanya karena transportasi mahal, tapi karena pasar dimonopoli oleh satu-dua pemain besar. Cabai, misalnya, dikuasai hanya oleh dua pengusaha. Beras dan minyak goreng dijual dengan mark up tinggi oleh para distributor tunggal. Tak ada persaingan sehat. Tak ada kontrol harga yang wajar. Yang ada hanyalah rakyat yang tak punya pilihan, dan pasar yang menindas.
Sudah ada intervensi, seperti Tol Laut, BUMD pangan, dan subsidi harga, tapi hasilnya masih jauh dari harapan. Tanpa kehadiran koperasi rakyat yang benar-benar masuk ke jantung distribusi, maka vampir-vampir ekonomi itu akan terus berpesta.
Di sinilah pentingnya gagasan “Nusantara Satu Harga”. Ini bukan sekadar slogan. Ia harus menjadi gerakan sistemik untuk menghadirkan keadilan harga antarwilayah, dari Papua hingga Sumatera, dari Maluku hingga Kalimantan.
Dan jika Prabowo serius, maka:
• KMP harus diberi akses logistik dan distribusi;
• Harus ada regulasi anti-kartel yang tegas dan tanpa kompromi;
• Pemerintah harus memastikan ada minimal tiga pelaku usaha di setiap rute distribusi (laut, udara, darat);
• Data harga dan rantai pasok harus dibuka secara publik untuk mencegah markup semena-mena.
Jalan Panjang Mengalahkan Vampir. Serakahnomics adalah virus dalam tubuh ekonomi nasional. Ia menjangkiti pasar, menyusup dalam kebijakan, dan merampas hak rakyat atas harga yang adil. Prabowo dengan segala simbol, gestur, dan gaya khas militernya, sedang menyatakan perang. Tapi perang ini hanya bisa dimenangkan jika koperasi benar-benar diperkuat, regulasi ditegakkan, dan rakyat dilibatkan dalam ekosistem ekonomi baru yang inklusif.
Kalau tidak? Maka vampir-vampir itu hanya akan tertawa dan kembali menghisap darah dari harga-harga yang tak masuk akal. (Red/tim)
