 |
| Halmahera Selatan – 1 Juni 2025-Polemik mengenai keabsahan Surat Keputusan (SK) penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPC APDESI) Kabupaten Halmahera Selatan terus mencuat. Namun, Wahyudi Samat, sosok yang ditunjuk sebagai Plt Ketua APDESI Halsel, akhirnya angkat suara dan memberikan klarifikasi tegas. |
Halmahera Selatan – 1 Juni 2025-Polemik mengenai keabsahan Surat Keputusan (SK) penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPC APDESI) Kabupaten Halmahera Selatan terus mencuat. Namun, Wahyudi Samat, sosok yang ditunjuk sebagai Plt Ketua APDESI Halsel, akhirnya angkat suara dan memberikan klarifikasi tegas.
Wahyudi menepis anggapan bahwa SK penunjukannya cacat secara hukum. Menurutnya, SK yang dikeluarkan oleh Ketua DPD APDESI Provinsi Maluku Utara, Hasanuddin Tidore, masih memiliki legitimasi yang sah secara administratif.
“SK itu sah dan tidak bermasalah. Kalau ada yang bilang tidak sesuai AD/ART karena ketua provinsi sudah tidak aktif, maka mereka harus pahami dulu konteksnya. Hasanuddin Tidore diberhentikan itu juga karena faktor politik, bukan karena pelanggaran konstitusi organisasi,” ujar Wahyudi saat dikonfirmasi usai pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) III APDESI Halmahera Selatan, Minggu (1/6/2025).
Lebih lanjut, Wahyudi menekankan bahwa Muscab III telah berjalan secara demokratis, terbuka, dan sesuai mekanisme organisasi. Dalam forum tersebut, Abdul Aziz Al-Amary resmi terpilih sebagai Ketua DPC APDESI Halmahera Selatan periode 2025–2030.
“Yang jelas hasil musyawarah sudah sah. Ketua terpilih adalah Abdul Aziz. Tidak ada persoalan. Kalau ada yang menyebut ini hanya versi-versi, itu bagian dari dinamika biasa dalam organisasi. Tapi yang harus dicatat, mekanisme sudah dilalui dengan benar,” tegasnya
Wahyudi juga mengingatkan agar semua pihak tidak membawa urusan internal organisasi ke ranah politik praktis. Ia menilai, APDESI adalah wadah kolektif para kepala desa yang seharusnya menjadi ruang penguatan, bukan konflik kepentingan.
“Jangan tarik-tarik APDESI ke ranah politik praktis. Organisasi ini milik bersama, dan tugas kita sekarang adalah memperkuat peran desa dalam pembangunan, bukan memperlemah satu sama lain,” pungkas Wahyudi
Dengan pernyataan ini, Wahyudi berharap seluruh elemen dalam tubuh APDESI, khususnya di Halmahera Selatan, dapat kembali fokus pada agenda-agenda strategis untuk mendorong kemajuan desa dan memperkuat sinergi antar kepala desa. (Red/tim)
