 |
| Foto istimewa |
Halmahera Selatan – Semangat pemekaran wilayah Makian-Kayoa menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) kembali menyala. Kali ini, bukan sekadar wacana, tapi telah menjelma menjadi gerakan nyata yang digawangi oleh kaum muda Makayoa. Tim pemekaran resmi terbentuk dan mendapat dukungan penuh dari tokoh-tokoh senior, termasuk mantan Gubernur Maluku Utara, H. Thaib Armayin.
Sikap resmi dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan DPRD setempat memang masih ditunggu. Namun, geliat pemekaran ini bukan hal baru. Genderang DOB Makayoa sejatinya telah ditabuh sejak lebih dari satu dekade silam.
Salah satu suara paling kritis dan bernas datang dari Dr. Mukhtar Adam, akademisi dan ekonom asal Makayoa. Founder Kampoeng Malanesia–SIDEGon ini menyambut hangat gelombang perjuangan DOB Makayoa, bukan semata sebagai isu politik musiman, tetapi sebagai alur sejarah yang menguat dan tak terbantahkan.
"Anak-anak pulau yang tumbuh dari migrasi pulau-pulau kecil membentuk konfigurasi gugus Kepulauan Makayoa. Ini adalah cerminan dari Kie Ma Fato-Fato, Kie Marah Ma Sarabi,” ujar Mukhtar, mengutip kearifan lokal sebagai fondasi historis perjuangan tersebut.
Ia menilai, geliat DOB yang kembali mencuat pasca terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden RI ke-8 merupakan sinyal kuat bahwa paradigma pembangunan berbasis kepulauan mendapat ruang baru dalam arah kebijakan nasional.
“DOB Makayoa bukan sekadar euforia otonomi, tetapi gugatan atas gagalnya konsep pembangunan kontinental yang selama ini mengabaikan realitas geografis dan sosial wilayah-wilayah kepulauan,” tegas Mukhtar.
Menurutnya, disparitas di Nusantara kian menganga – dari disparitas wilayah, populasi, hingga akses terhadap kemerdekaan dan keadilan. Hal ini merupakan akibat dari pendekatan pembangunan yang cenderung bersifat daratan atau kontinental.
Ia menandaskan bahwa perjuangan menjadikan Makayoa sebagai DOB bukan sekadar soal administratif. “Ini adalah bentuk protes politis dari anak bangsa yang ingin menegaskan kembali makna Negara Kepulauan dalam kerangka kenusantaraan seperti yang diperjuangkan dalam Deklarasi Juanda dan diakui dunia melalui UNCLOS 1982,” terang Mukhtar.
Bagi Mukhtar, memperjuangkan Makayoa Kepulauan sebagai DOB adalah upaya strategis untuk membangun model kenusantaraan yang lebih adil, inklusif, dan kontekstual dengan realitas kepulauan. “Ini adalah resolusi menata Nusantara dengan pendekatan gugus pulau, yang merupakan cerminan anak bangsa yang tersebar di pulau-pulau berpenghuni,” tutupnya.
Dengan semangat yang berkobar dari Lembah Kenari di Gorup Tanah Dodomi, Makayoa Kepulauan kini berdiri di panggung depan perubahan, menanti pengakuan sebagai daerah otonomi baru yang tak bisa lagi ditunda. (Red/tim)
