Reporter : IL | Editor : Idham Hasan
 |
| Kepala UPTD Balai Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Daerah Wilayah V Bacan, Fahrudin Hadji, S.Pi., M.Si. Foto: Ist/LUGOPOST |
Hingga September 2026, pendapatan yang berhasil dihimpun UPTD BP3D Wilayah V Bacan telah mencapai sekitar Rp 900 juta. Capaian tersebut telah mencapai 90 persen dari target pendapatan tahun ini sebesar Rp 1 miliar.
Dengan masih tersisa sekitar tiga bulan hingga akhir tahun, pihak UPTD optimistis target tersebut tidak hanya tercapai, tetapi berpeluang melampaui angka yang telah ditetapkan.
Kepala UPTD Balai Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Daerah Wilayah V Bacan, Fahrudin Hadji, S.Pi., M.Si., mengatakan capaian tersebut merupakan hasil optimalisasi berbagai sumber penerimaan yang dikelola pihaknya.
“Alhamdulillah, saat ini target sudah mencapai Rp 900 juta. Kami optimistis target Rp 1 miliar bisa dicapai, bahkan bisa melebihi target dengan sisa waktu masih tiga bulan ini,” ujar Fahrudin saat ditemui wartawan di ruang kerjanya. Senin (21/09).
Menurut Fahrudin, penerimaan tersebut bersumber dari sekitar 16 objek retribusi yang berkaitan dengan pelayanan dan pemanfaatan fasilitas pelabuhan perikanan.
Sejumlah sumber penerimaan tersebut di antaranya berasal dari jasa tambat labuh, penumpukan barang, pemanfaatan atau sewa lahan, retribusi karcis masuk, penyediaan air bersih, pabrik es, serta berbagai jasa dan pemanfaatan fasilitas kepelabuhanan lainnya.
Fahrudin mengakui, target pendapatan sebesar Rp 1 miliar tersebut pada tahun-tahun sebelumnya belum dapat dicapai secara maksimal. Masih terdapat sejumlah potensi penerimaan yang belum dioptimalkan sehingga menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan pendapatan tahun ini.
“Karena tahun-tahun sebelumnya masih ada potensi-potensi lain yang belum dimaksimalkan,” jelasnya.
Untuk mengejar target, pihaknya kini memperketat mekanisme penagihan kepada pengelola maupun pihak ketiga yang menggunakan jasa dan fasilitas pelabuhan.
Fahrudin mengatakan, setiap keterlambatan pembayaran akan ditindaklanjuti dengan surat peringatan. Langkah tersebut dilakukan agar kewajiban pihak ketiga tidak menumpuk dan potensi pendapatan daerah dapat segera direalisasikan.
“Kalau ada keterlambatan, setiap dua bulan kita langsung lakukan surat peringatan. SP ini menjadi peringatan bagi pengelola atau pihak ketiga yang menyewa atau menggunakan jasa kita,” tegasnya.
Menurutnya, pengetatan penagihan menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan seluruh potensi penerimaan dapat masuk sesuai ketentuan. Evaluasi terhadap pengelolaan retribusi juga terus dilakukan agar tidak ada sumber pendapatan yang terlewatkan.
Di tengah upaya meningkatkan pendapatan, UPTD BP3D Wilayah V Bacan juga menghadapi sejumlah kendala, terutama berkaitan dengan kondisi fasilitas yang membutuhkan perbaikan. Meski demikian, kondisi tersebut tidak menyurutkan optimisme untuk memenuhi target pendapatan hingga akhir tahun.
Selain mengoptimalkan retribusi, pihaknya juga tengah memperkuat fasilitas pendukung aktivitas perikanan. Salah satunya melalui pembangunan pabrik es baru berkapasitas 20 ton yang ditargetkan rampung pada Desember 2026.
Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan es bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan, sekaligus mendukung kelancaran aktivitas ekonomi di kawasan pelabuhan.
Fahrudin juga menekankan pentingnya dukungan sektor swasta dalam pengembangan aktivitas perikanan di Bacan. Menurutnya, keterlibatan swasta diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelaku usaha sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi di sektor perikanan.
“Dukungan dari pihak swasta juga penting untuk memenuhi kebutuhan sektor perikanan. Dengan begitu, aktivitas di pelabuhan bisa terus berjalan dan potensi pendapatan daerah dapat kita maksimalkan,” pungkasnya. (*)
