Dari Laut Gugus Pulau Makayoa, Gorup Makian Tanah Dodomi
Makayoa Kepulauan: Gagasan Revolusioner Wujudkan NKRI sebagai Negara Kepulauan yang Utuh
 |
| Foto istimewa |
TERNATE – Ketimpangan pembangunan antar pulau, minimnya layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di wilayah kepulauan menjadi kegelisahan masyarakat Makian Kayoa (Makayoa). Gugusan 18 pulau ini, dengan 11 di antaranya berpenghuni, seolah terpinggirkan dalam pembangunan nasional. Melihat hal ini, DR. Mukhtar A. Adam, M.Si, akademisi Universitas Khairun Ternate, menggagas Kabupaten Gugus Pulau Makayoa sebagai model otonomi daerah berbasis kepulauan.
"Makayoa Kepulauan bukan sekadar pemekaran daerah, melainkan perjuangan mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang sesungguhnya," tegas Mukhtar, yang juga aktif dalam kajian kebijakan maritim. Jumat (23 Mei 2025).
Gagasan Makayoa Kepulauan lahir sebagai kritik terhadap pembangunan nasional yang masih "continental-minded", mengabaikan karakteristik wilayah kepulauan. Mukhtar mengingatkan sejarah Deklarasi Djuanda 1957, di mana Indonesia memperjuangkan konsep "Tanah Air"—laut dan darat sebagai satu kesatuan.
"Dulu, Menteri Chairul Saleh mendorong Mochtar Kusumaatmadja berpikir revolusioner, melampaui hukum internasional, hingga lahirlah UNCLOS 1982 yang mengakui Indonesia sebagai Archipelago State. Sekarang, kita butuh terobosan serupa di tingkat daerah," paparnya.
Delapan Inovasi Pembangunan Gugus Pulau
Makayoa Kepulauan menawarkan model pembangunan unik:
1. Ibukota di Atas Laut: Kantor bupati terapung yang berkeliling melayani pulau-pulau.
2. Struktur Pemerintahan Minimalis: Hanya 6 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) fokus pada koordinasi gugus pulau.
3.Sekolah dan Rumah Sakit Terapung: Solusi bagi pulau berpenduduk minim.
4. Transportasi Amphibi: Moda darat-laut terintegrasi.
5. Ekonomi Berbasis Pulau: Integrasi investasi, perdagangan, dan industri kelautan.
6. Pariwisata & Ekonomi Kreatif: Penggerak utama multiplier effect ekonomi.
7. Fiskal Berbasis Pulau: Desa dan badan pengelola pulau mengoptimalkan potensi lokal.
"Ini sejalan dengan Asta Cita Prabowo, terutama visi patriotisme membangun NKRI dari pinggiran," tambah Mukhtar.
Gagasan ini memiliki akar sejarah kuat. Mukhtar mengingatkan peran masyarakat Maluku Utara dalam DACOMIB (Dana Copra Membebaskan Irian Barat) era Sukarno. "Kala itu, Soa-Sio (Tidore) sempat jadi ibukota Provinsi Irian Barat. Ini bukti, Nusantara harus dibangun dari pulau-pulau," ujarnya.
Secara hukum, UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah membuka peluang pemekaran berbasis kepulauan. "Kabupaten Gugus Pulau Makayoa akan menjadi miniatur NKRI, di mana laut bukan pemisah, tapi pemersatu," tegasnya.
Meski dinilai visioner, gagasan ini perlu dukungan politik dan fiskal. Mukhtar berharap pemerintah pusat melihatnya sebagai "laboratorium" pembangunan kepulauan. "Jangan lagi ada diskriminasi antara pulau besar dan kecil. NKRI harus adil bagi semua gugus pulaunya," tandasnya.
Sebagai penutup, Mukhtar mengutip pesan Chairul Saleh: "Kita harus berpikir out of the box, seperti pendahulu kita yang berani melawan arus demi keutuhan Tanah Air."
Gagasan Makayoa Kepulauan kini menunggu realisasi—sebuah terobosan untuk Indonesia yang benar-benar"Negara Kepulauan".(Red/tim)
