 |
| Halmahera Timur– Ketua DPD GRIB Jaya Maluku Utara, Rismanto Ridwan, SH., MH., mengecam keras tindakan represif aparat penegak hukum (APH) terhadap warga Desa Wayamli, Kecamatan Maba Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, yang tengah melakukan unjuk rasa menolak aktivitas PT. Sembaki Tambang Sentosa. |
Halmahera Timur– Ketua DPD GRIB Jaya Maluku Utara, Rismanto Ridwan, SH., MH., mengecam keras tindakan represif aparat penegak hukum (APH) terhadap warga Desa Wayamli, Kecamatan Maba Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, yang tengah melakukan unjuk rasa menolak aktivitas PT. Sembaki Tambang Sentosa.
Aksi yang berlangsung beberapa hari lalu itu berujung pada insiden penembakan gas air mata oleh APH, mengakibatkan sejumlah warga mengalami luka-luka. Unjuk rasa tersebut merupakan bentuk protes atas dugaan penyerobotan lahan oleh pihak perusahaan tambang.
“Masyarakat hanya mempertahankan tanah mereka yang diambil tanpa prosedur yang jelas. Tindakan represif APH justru memperkeruh situasi,” ujar Rismanto dalam pernyataan resminya, Selasa (29/4).
Ia juga menyoroti ketidakpatuhan aparat terhadap imbauan Pemerintah Daerah yang sebelumnya telah meminta agar tidak dilakukan kekerasan dalam penanganan massa aksi. “Ini menunjukkan ketidakprofesionalan dan ketidakpatuhan terhadap instruksi atasan,” tegasnya.
Atas kejadian tersebut, Rismanto mendesak Mabes Polri untuk mencopot Kapolres Halmahera Timur karena dinilai gagal mengendalikan anggotanya di lapangan. “Jika Kapolres tidak mampu mengakomodir dan mengawasi anggotanya, maka dia tidak layak memimpin. Kami menuntut pertanggungjawaban atas insiden ini,” ujarnya
Sementara itu, warga Wayamli yang menjadi korban mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk bersikap adil serta melakukan investigasi independen terhadap dugaan penyerobotan lahan dan tindakan kekerasan oleh aparat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Kepolisian Resor Halmahera Timur maupun manajemen PT. Sembaki Tambang Sentosa.
