 |
| Ilustrasi |
Ternate, 8 April 2025 — Laju inflasi tahunan di Provinsi Maluku Utara kembali mengalami peningkatan. Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara mencatat inflasi year-on-year (yoy) pada Maret 2025 mencapai 2,32 persen, jika dibandingkan dengan Maret tahun sebelumnya. Kenaikan ini menandai adanya tekanan harga yang cukup kuat di sejumlah sektor, terutama kebutuhan pokok masyarakat.
Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau menjadi kontributor utama inflasi tahun ini. Dengan inflasi sebesar 6,51 persen, kelompok ini menyumbang andil signifikan sebesar 2,17 persen terhadap keseluruhan laju inflasi. Kenaikan harga beberapa komoditas seperti beras, cabai rawit, dan rokok kretek filter dinilai menjadi faktor utama pendorong lonjakan harga di sektor ini. Fenomena ini sekaligus menunjukkan bahwa kestabilan harga pangan masih menjadi pekerjaan rumah penting bagi pemerintah daerah.
Meski tekanan harga datang cukup kuat dari sektor makanan, tidak semua kelompok pengeluaran mengalami kenaikan. Beberapa bahkan mengalami penurunan harga, seperti kelompok Transportasi yang mencatat deflasi sebesar 3,25 persen, dengan andil negatif sebesar -0,36 persen. Penurunan ini turut didukung oleh turunnya harga tiket angkutan udara dan beberapa jenis bahan bakar kendaraan.
Sektor lain yang juga mengalami deflasi adalah Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga, dengan inflasi negatif sebesar -0,74 persen dan andil -0,14 persen, serta Pakaian dan Alas Kaki yang turun 0,59 persen dengan andil -0,03 persen.
Sementara itu, beberapa sektor lainnya ikut memberikan sumbangan terhadap inflasi tahunan, meskipun dalam skala yang lebih kecil. Kelompok Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran tercatat mengalami inflasi 3,81 persen, menyumbang 0,30 persen terhadap inflasi umum. Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya naik 3,49 persen, diikuti oleh sektor Pendidikan yang meningkat 2,52 persen, serta Rekreasi, Olahraga, dan Budaya yang turut naik 2,22 persen.
Jika dilihat secara tren, inflasi tahunan di Maluku Utara sempat mengalami fluktuasi cukup tajam. Inflasi yoy mencapai puncaknya pada September 2024 dengan angka 3,56 persen, sebelum perlahan menurun dan bahkan sempat menyentuh angka negatif sebesar -0,15 persen pada Januari 2025. Kembalinya inflasi ke zona positif di bulan Maret ini menjadi sinyal pemulihan tekanan harga yang sempat mereda di awal tahun.
Tanggapan Akademisi
Kelesuan ekonomi yang melanda Provinsi Maluku Utara pada Maret 2025, bertepatan dengan bulan Ramadan, dinilai sebagai sinyal kuat melemahnya konsumsi rumah tangga di wilayah ini. Hal itu disampaikan oleh Dr. Mukhtar A. Adam, akademisi Universitas Khairun dan pakar ekonomi Maluku Utara, yang menilai penurunan daya beli sebagai akibat dari kombinasi lemahnya aktivitas ekonomi awal tahun, efisiensi fiskal pemerintahan, hingga gagalnya strategi stabilisasi harga kebutuhan pokok.
Menurutnya, tekanan terhadap ekonomi keluarga makin terasa jelang Idulfitri, dengan harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik. "Kondisi ini tidak berdiri sendiri. Ini adalah akumulasi dari menurunnya belanja pemerintah, rendahnya stimulus fiskal di awal tahun, dan kenaikan harga barang konsumsi yang tidak terkendali," ujarnya.
Dr. Mukhtar menyebut bahwa kelemahan mendasar terletak pada sektor pangan yang tidak pernah berhasil ditata dengan baik oleh pemerintah daerah. Ia juga mengkritik perilaku pasar yang rutin menciptakan kelangkaan barang selama Ramadan sebagai bentuk strategi kapitalisasi laba oleh pedagang besar. "Pemerintah seolah-olah tak berdaya menghadapi permainan pasar ini. Pasar dibiarkan liar, dan rakyat terus menjadi korban," tegasnya.
Ia menilai langkah-langkah pemerintah seperti penyelenggaraan pasar murah dan inspeksi harga hanya menjadi kamuflase dari ketidakmampuan menyusun ekosistem pangan yang sehat. "Bahkan dengan keterlibatan TPID dan Bank Indonesia, itu belum cukup. Sistem pangan kita bocor di banyak sisi. Ini seperti menambal lubang di kapal yang sudah tenggelam separuh badan," jelasnya lebih lanjut.
Dosen Ekonomi itu juga memperingatkan bahwa tekanan ekonomi masyarakat akan terus berlanjut bahkan setelah Idulfitri. Dengan tabungan yang telah terkuras, daya beli masyarakat diprediksi akan semakin melemah dalam tiga bulan ke depan. Ia menyarankan masyarakat untuk menahan diri dalam belanja yang tidak penting dan tetap menjaga pola konsumsi secara bijak.
"Resiko resesi makin nyata. Kebijakan moneter global, seperti langkah pengetatan dari Amerika Serikat dan reaksi proteksionisme negara lain, akan ikut memukul daerah-daerah pinggiran seperti Maluku Utara yang sangat rentan secara struktural," katanya.
Sebagai solusi, Dr. Mukhtar menyerukan perombakan total dalam arah kebijakan fiskal daerah. Ia menyarankan agar pemerintah menahan ekspansi belanja modal, terutama yang berbasis impor, dan lebih memprioritaskan penguatan ekonomi lokal.
“Belanja daerah harus diarahkan untuk menopang ketahanan pangan, membangun jaringan logistik yang efisien, serta menjalin kolaborasi antara pelaku industri besar dan UMKM lokal,” cetus Muktar.
Ia juga menekankan pentingnya kebijakan perlindungan sosial untuk menahan laju kemiskinan baru yang berpotensi muncul akibat tekanan harga yang berkelanjutan.
“Kalau pemerintah daerah tidak segera bertindak taktis dan strategis, maka kita akan melihat lebih banyak keluarga masuk ke jurang kemiskinan, bukan hanya karena kehilangan pendapatan, tapi karena tak sanggup membeli kebutuhan pokok,” pungkasnya.
