 |
| Wakil Sekretaris MTI Maluku Utara, Isra Anwar, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, sektor transportasi di Maluku Utara masih menghadapi berbagai permasalahan mendasar yang harus segera ditangani. Salah satu tantangan terbesar adalah tingginya biaya transportasi, terutama di daerah terpencil dan kepulauan. Selain itu, moda transportasi laut masih sangat rentan terhadap kecelakaan akibat minimnya standar keselamatan. |
Ternate, 20 Februari 2025 – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Maluku Utara menegaskan bahwa kepala daerah yang baru dilantik harus menjadikan pembenahan sektor transportasi umum sebagai salah satu prioritas utama. Menurut MTI, transportasi umum bukan sekadar sarana mobilitas, tetapi merupakan layanan dasar yang mendukung aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pergerakan manusia maupun distribusi barang.
Wakil Sekretaris MTI Maluku Utara, Isra Anwar, mengungkapkan bahwa hingga saat ini, sektor transportasi di Maluku Utara masih menghadapi berbagai permasalahan mendasar yang harus segera ditangani. Salah satu tantangan terbesar adalah tingginya biaya transportasi, terutama di daerah terpencil dan kepulauan. Selain itu, moda transportasi laut masih sangat rentan terhadap kecelakaan akibat minimnya standar keselamatan.
“Kami melihat ada sejumlah masalah serius yang perlu mendapat perhatian, seperti tingginya tarif transportasi, keterbatasan armada dan frekuensi layanan transportasi laut, serta kondisi infrastruktur jalan di wilayah pedesaan dan perbatasan yang masih perlu banyak perbaikan,” ujar Isra Anwar.
MTI juga menyoroti kurangnya integrasi sistem transportasi di Maluku Utara yang mengakibatkan pergerakan masyarakat dan distribusi logistik menjadi tidak efisien. Ketidakterpaduan ini menyebabkan berbagai kendala, mulai dari ketidakpastian jadwal layanan, keterbatasan akses transportasi bagi masyarakat di wilayah terpencil, hingga dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, MTI menekankan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menjamin ketersediaan angkutan umum bagi masyarakat. Dalam Pasal 139 ayat (2) disebutkan bahwa pemerintah provinsi wajib menyediakan angkutan umum untuk transportasi antar kota dalam provinsi, sementara ayat (3) mewajibkan pemerintah kabupaten/kota untuk menyediakan angkutan umum dalam wilayah mereka.
Sebagai solusi, MTI Maluku Utara merekomendasikan beberapa langkah strategis yang harus segera diambil oleh kepala daerah yang baru, di antaranya:
1. Revitalisasi dan Modernisasi Transportasi Umum – Pemerintah perlu meningkatkan kualitas layanan transportasi dengan menambah armada baru yang lebih aman dan nyaman, serta meningkatkan efisiensi sistem transportasi umum.
2. Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur Jalan – Infrastruktur jalan, terutama di pedesaan dan daerah perbatasan, harus mendapat perhatian khusus guna memperlancar aksesibilitas masyarakat.
3. Penguatan Transportasi Laut – Mengingat Maluku Utara merupakan wilayah kepulauan, penambahan jalur layanan transportasi laut serta peningkatan standar keselamatan menjadi kebutuhan mendesak.
4. Pengembangan Sistem Transportasi Terpadu – Integrasi antar moda transportasi harus diwujudkan agar mobilitas masyarakat lebih efisien, baik melalui sistem darat, laut, maupun udara.
MTI Maluku Utara berharap kepala daerah yang baru dilantik memiliki visi yang jelas serta komitmen kuat untuk membangun sistem transportasi yang berkualitas, aman, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Menjadikan transportasi umum sebagai kebijakan prioritas akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mempercepat pembangunan daerah.
"Dengan sistem transportasi yang lebih baik, Maluku Utara akan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Transportasi bukan sekadar infrastruktur, tetapi fondasi utama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan," tutup Isra Anwar.
