 |
| Labuha, Maluku Utara – Proyek pembangunan SMP Terpadu Saruma di Desa Hidayat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, menjadi sorotan tajam dari DPRD Halsel. Proyek senilai Rp35 miliar ini, yang dimulai pada awal 2024, hingga kini baru mencapai progres kurang dari 60 persen meskipun sudah memasuki awal tahun 2025. Keterlambatan ini memicu kekhawatiran akan potensi mangkraknya pembangunan sekolah unggulan tersebut. |
Labuha, Maluku Utara – Proyek pembangunan SMP Terpadu Saruma di Desa Hidayat, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, menjadi sorotan tajam dari DPRD Halsel. Proyek senilai Rp35 miliar ini, yang dimulai pada awal 2024, hingga kini baru mencapai progres kurang dari 60 persen meskipun sudah memasuki awal tahun 2025. Keterlambatan ini memicu kekhawatiran akan potensi mangkraknya pembangunan sekolah unggulan tersebut.
Anggota DPRD Halsel dari Fraksi Golkar, Sagaf Hi. Taha, dengan tegas meminta pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan, segera mengevaluasi proyek yang berjalan lambat ini. Menurutnya, pembangunan SMP Terpadu Saruma sangat vital bagi upaya peningkatan mutu pendidikan di Halmahera Selatan.
“Proyek ini menggunakan anggaran yang besar, dan progresnya sangat jauh dari target. Kami mendesak Kepala Dinas Pendidikan segera meninjau dokumen kontrak dan memastikan proyek ini kembali ke jalur yang benar,” ujar Sagaf Hi. Taha kepada awak media, Selasa (8/1).
Sagaf juga mengingatkan perlunya meninjau klausul kontrak, terutama yang berkaitan dengan keterlambatan pekerjaan. Ia mendesak agar ketentuan mengenai denda (penalti) dan jaminan pelaksanaan proyek segera diberlakukan jika kontraktor terbukti lalai.
“Semua aturan terkait penalti dan penyelesaian proyek harus ditegakkan. Jangan sampai anggaran yang sudah disediakan menjadi sia-sia akibat lemahnya pengawasan,” tambah Sagaf.
SMP Terpadu Saruma direncanakan menjadi sekolah unggulan yang dapat mencetak generasi cerdas dan kompeten di Halmahera Selatan. Namun, jika proyek ini terus tertunda, maka tujuan tersebut terancam tidak tercapai tepat waktu. Kondisi ini juga berisiko menghambat rencana pemerintah daerah dalam menyediakan akses pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat.
“Proyek ini tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga masa depan pendidikan anak-anak kita. Keterlambatan ini harus segera dituntaskan agar dampaknya tidak berlarut-larut,” ujar Sagaf dengan nada tegas.
DPRD Halmahera Selatan berharap pemerintah daerah segera mengambil tindakan nyata untuk mempercepat penyelesaian proyek ini. Kolaborasi yang lebih kuat antara Dinas Pendidikan, kontraktor, dan pihak terkait lainnya menjadi kunci untuk menghindari pembengkakan biaya serta kerugian yang lebih besar.
“Ini adalah tanggung jawab bersama. Kami mendesak pemerintah untuk bergerak cepat dan memastikan proyek ini selesai sesuai target, demi masa depan pendidikan Halmahera Selatan,” pungkas Sagaf.
Dengan semakin dekatnya akhir tenggat waktu, semua mata kini tertuju pada langkah yang akan diambil pemerintah daerah untuk memastikan bahwa proyek SMP Terpadu Saruma tidak hanya selesai tepat waktu tetapi juga memenuhi standar yang telah direncanakan. (Red/tim)
