Reporter :IL |Editor : Idham Hasan
Peringatan tersebut disampaikan anggota DPRD Fraksi PKB, Muhammad Saleh Nijar yang akrab disapa Ama, di hadapan Bupati Bassam. Ia mengingatkan, tahapan penyusunan APBD telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, termasuk PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Menurutnya, sejumlah tahapan yang mengalami keterlambatan berpotensi mengganggu proses berikutnya. Bahkan, terdapat konsekuensi sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Melalui kesempatan ini, saya ingin menyampaikan langsung kepada Saudara Bupati agar terus mengingatkan kepada seluruh OPD, sehingga bahan-bahan yang menjadi kebutuhan dalam pembahasan nanti dapat disiapkan lebih awal," tegasnya.
Ia menilai, keterlambatan akibat persoalan teknis, seperti dokumen yang belum siap, tidak boleh terus menjadi alasan terhambatnya proses pembahasan APBD. Sebab, persoalan tersebut bukan sekadar menyangkut administrasi, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas kebijakan anggaran daerah.
Ama mengingatkan, pembahasan APBD yang dipaksakan dalam waktu terbatas berisiko menghasilkan dokumen anggaran yang tidak tepat sasaran. Kondisi ini, kata dia, menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah dan DPRD kepada masyarakat.
Ketika terjadi keterlambatan dalam setiap tahapan, ada satu hal yang harus kita pertanggung jawabkan kepada rakyat. Jangan sampai kita memproduksi dokumen APBD yang tidak tepat sasaran karena pembahasannya dilakukan secara terburu-buru," ujarnya.
Karena itu, Ama mendesak Bupati agar kembali mengingatkan seluruh OPD untuk lebih serius mengejar ketertinggalan tahapan yang tersisa. Ia menegaskan, November harus dimaksimalkan agar proses pembahasan dan penetapan APBD dapat diselesaikan sesuai ketentuan.
Ia juga mengingatkan bahwa APBD harus ditetapkan paling lambat satu bulan sebelum tahun anggaran dimulai. Dengan demikian, pemerintah daerah tidak boleh lagi membiarkan keterlambatan dokumen menghambat agenda pembahasan.
"Atas nama Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, saya mengingatkan bahwa APBD yang kita sahkan ini menjadi taruhan tanggung jawab kita kepada rakyat," tandas Ama mengakhiri.(*)


