Reporter : IL | Editor : Idham Hasan
Rencana pengalokasian anggaran miliaran rupiah itu langsung dipertanyakan Fraksi Partai Golkar DPRD Halsel. Fraksi Golkar menilai pemerintah daerah harus menjelaskan secara terbuka urgensi kajian tersebut, terutama ketika kondisi fisik kapal yang telah berusia sekitar 20 tahun itu dilaporkan tidak lagi beroperasi.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Halsel, Rustam Ode Nuru, mempertanyakan apakah pengeluaran Rp2 miliar untuk kajian dan perencanaan masih rasional dibandingkan dengan usia, kondisi fisik, serta manfaat kapal bagi masyarakat.
Kami dari Fraksi Golkar meminta agar anggaran ini ditinjau kembali. Pertanyaan kami sederhana, apakah masih rasional pemerintah daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 miliar untuk kajian dan perencanaan kapal yang usia operasionalnya sudah sangat panjang?" Pernyataan tersebut disampaikan Rustam Ode Nuru dalam Rapat Paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, Fraksi Golkar tidak bermaksud menolak kebutuhan kajian teknis. Namun, penggunaan anggaran sebesar itu harus memiliki tujuan, dasar perhitungan, serta hasil yang jelas. Jangan sampai pemerintah hanya menghabiskan uang rakyat untuk menghasilkan dokumen perencanaan, sementara persoalan mendasar terkait kelayakan kapal dan kebutuhan transportasi laut masyarakat tidak terselesaikan.
Menurutnya, pemerintah daerah harus berani mengambil keputusan berdasarkan evaluasi teknis dan ekonomis. Apabila Halsel Express masih layak dipertahankan, harus ada bukti kajian yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, jika biaya perbaikan dan operasional sudah tidak ekonomis, pemerintah seharusnya mempertimbangkan pengadaan armada pengganti.
"Jangan sampai kita terus menghabiskan anggaran untuk mempertahankan aset yang manfaatnya semakin menurun, sementara masyarakat masih membutuhkan pelayanan transportasi laut yang aman, nyaman, dan berkelanjutan," tandasnya.
DIBELI Rp15,1 MILIAR, KINI TERBENGKALAI
Persoalan Halsel Express bukan perkara baru. Kapal cepat MV Halsel Express 01 diketahui merupakan aset Pemkab Halsel yang diadakan pada 2006, ketika Muhammad Kasuba menjabat sebagai Bupati Halsel periode 2005–2010, dengan nilai pengadaan sekitar Rp15,1 miliar melalui APBD.
Namun, aset yang dibeli menggunakan uang rakyat tersebut kini dilaporkan mengalami kerusakan berat dan tidak lagi beroperasi. Kapal itu bahkan sempat terparkir dan terbengkalai di sekitar kawasan Pelabuhan Pasar Baru, Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur.
Tak hanya persoalan kondisi fisik, pengadaan MV Halsel Express 01 bersama dua unit speedboat juga pernah menjadi perhatian aparat penegak hukum. Perkara tersebut sempat masuk dalam dinamika penyidikan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara sejak 2007, termasuk persoalan penerbitan dan pencabutan surat penghentian penyidikan (SP3).
Dengan riwayat panjang tersebut, rencana kembali mengalokasikan Rp2 miliar untuk kajian kapal ini tentu membutuhkan penjelasan terbuka dari pemerintah daerah. Publik berhak mengetahui apa yang sebenarnya hendak dilakukan terhadap aset bernilai miliaran rupiah tersebut.
Apakah anggaran Rp2 miliar itu akan menjadi langkah awal untuk menghidupkan kembali Halsel Express, atau justru menambah panjang daftar belanja untuk aset yang selama ini tidak memberikan manfaat optimal kepada masyarakat?
Rustam menegaskan, setiap rupiah dalam APBD harus dihitung berdasarkan kebutuhan dan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, rencana anggaran Rp2 miliar untuk Halsel Express harus ditinjau secara matang agar tidak berujung pada pemborosan dan kembali menunda penyelesaian persoalan transportasi laut di Halsel. (*)


