 |
| Foto istimewa |
HALMAHERA TENGAH – Ancaman kekeringan mulai menghantui para petani di Kecamatan Weda Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Menurunnya pasokan air ke lahan persawahan dikhawatirkan memicu gagal panen apabila tidak segera ditangani dalam satu hingga tiga minggu ke depan.
Kondisi tersebut mendapat sorotan serius dari Ketua Lembaga Pemulihan Lingkungan dan Sumber Daya Alam (LPLH-SDA) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Maluku Utara, Adam Basirun, S.HI., M.H. Ia mendesak Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara, pemerintah daerah, serta Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) segera turun tangan menyelamatkan lahan pertanian masyarakat.
Desakan itu disampaikan Adam setelah meninjau langsung kondisi persawahan dan berdialog dengan masyarakat serta Kepala Desa Lemba Asri, Ambo Tenri, terkait ancaman kekurangan air yang mulai dirasakan petani.
Berdasarkan informasi awal yang diperoleh di lapangan, sedikitnya 43,25 hektare lahan persawahan dilaporkan terancam mengalami kerusakan tanaman apabila pasokan air tidak segera terpenuhi. Data tambahan mengenai luasan lahan lainnya masih membutuhkan verifikasi. Sementara itu, potensi dampak kekeringan pada wilayah persawahan yang lebih luas di Weda Selatan juga perlu didata secara menyeluruh.
"Jangan sampai kita terlambat mengambil tindakan ketika tanaman padi masyarakat sudah mengalami kerusakan. BWS Maluku Utara harus segera turun melihat langsung kondisi bendungan dan jaringan irigasi. Petani membutuhkan solusi, bukan sekadar kunjungan tanpa tindak lanjut," tegas Adam Basirun.
Menurutnya, persoalan utama yang harus segera ditangani adalah memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi air menuju lahan pertanian. Karena itu, BWS Maluku Utara diminta melakukan pemeriksaan teknis terhadap bendungan, sumber air, dan saluran irigasi yang selama ini menopang aktivitas pertanian masyarakat Weda Selatan.
Adam menegaskan, keterlambatan penanganan dapat mengakibatkan kerugian ekonomi yang besar bagi petani. Pasalnya, tanaman padi yang mengalami kekurangan air dalam waktu berkepanjangan berisiko mengalami penurunan produktivitas hingga gagal panen.
"Kalau dalam satu sampai tiga minggu ke depan tidak ada penanganan serius, kita khawatir tanaman padi masyarakat tidak bisa diselamatkan. Ini menyangkut hasil kerja petani, biaya produksi, dan keberlangsungan ekonomi keluarga mereka," ujarnya.
Selain mendesak BWS, Adam juga meminta Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, memberikan perhatian khusus terhadap persoalan tersebut. Ia berharap pemerintah provinsi segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan instansi teknis untuk mempercepat penanganan ancaman kekeringan.
Adam turut menaruh harapan kepada Sherly dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPD HKTI Provinsi Maluku Utara agar organisasi petani tersebut mengambil peran aktif memperjuangkan kebutuhan mendesak masyarakat pertanian.
"Gubernur Maluku Utara memiliki peran strategis dalam mendorong koordinasi lintas sektor. Apalagi melalui HKTI, kepentingan petani harus benar-benar mendapat perhatian. Jangan sampai petani menghadapi ancaman gagal panen tanpa kehadiran pemerintah dan organisasi yang menaungi mereka," kata Adam.
Desakan serupa juga ditujukan kepada Bupati Halmahera Tengah, Dr. Ir. Ikram Malan Sangadji, yang juga disebut sebagai Ketua HKTI Kabupaten Halmahera Tengah. Adam meminta pemerintah kabupaten segera menggerakkan dinas terkait untuk melakukan pendataan lahan terdampak sekaligus merumuskan langkah penanganan darurat.
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah perlu mengidentifikasi kebutuhan air, kondisi tanaman, dan jumlah petani yang berpotensi terdampak. Pemerintah daerah juga diharapkan menyiapkan alternatif distribusi air apabila memungkinkan secara teknis.
"Bupati Halmahera Tengah harus segera mengambil langkah konkret melalui dinas teknis. Jangan menunggu sampai petani mengalami gagal panen baru dilakukan penanganan. Pemerintah harus hadir sebelum kerugian itu terjadi," tegasnya.
Adam menilai ancaman kekeringan di Weda Selatan bukan semata-mata persoalan teknis irigasi. Kondisi tersebut juga berkaitan langsung dengan keberlangsungan produksi pangan, ketahanan pangan daerah, serta pendapatan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian.
Ia mengingatkan, dampak kekurangan air juga berpotensi meluas ke tanaman hortikultura milik masyarakat. Karena itu, pendataan tidak boleh hanya difokuskan pada tanaman padi, melainkan harus mencakup seluruh komoditas pertanian yang membutuhkan pasokan air.
Untuk mencegah kerugian yang lebih besar, Adam mendesak dilakukannya pemeriksaan segera terhadap infrastruktur pengairan, pendataan menyeluruh terhadap lahan terdampak, serta koordinasi antara BWS, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, dan kelompok tani.
HKTI Maluku Utara maupun HKTI Halmahera Tengah juga diminta tidak hanya menjadi wadah organisasi, tetapi harus mampu memperjuangkan kebutuhan petani melalui pendampingan dan pengawalan terhadap langkah penyelamatan lahan pertanian.
"Petani tidak membutuhkan janji, tetapi tindakan nyata. Kalau memang ada kerusakan jaringan irigasi, segera diperiksa dan ditangani. Kalau distribusi air bermasalah, cari solusinya. Jangan sampai persoalan ini berlarut-larut sementara tanaman masyarakat terus terancam," katanya.
Adam menegaskan, seluruh pihak yang memiliki kewenangan harus menunjukkan respons cepat dan terukur. Menurutnya, penyelamatan lahan pertanian merupakan bagian penting dari upaya menjaga ketahanan pangan sekaligus melindungi ekonomi masyarakat pedesaan.
"Jangan sampai kita baru bergerak ketika sawah masyarakat sudah mengering dan petani kehilangan hasil panen. BWS, pemerintah daerah, dan HKTI harus segera mengambil peran. Nasib petani tidak boleh diabaikan," pungkas Adam Basirun.
Hingga kini, ancaman kekurangan air di Desa Lemba Asri dan sejumlah lahan pertanian di Kecamatan Weda Selatan membutuhkan pemeriksaan serta penanganan segera. Para petani berharap langkah konkret dari instansi terkait dapat dilakukan sebelum kondisi tanaman semakin memburuk dan berujung pada gagal panen.
