.webp) |
| Foto istimewa |
TERNATE — Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Maluku Utara meminta Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Risman Irianto Djafar. LBH Ansor menilai persoalan sejumlah proyek infrastruktur perlu dilihat sebagai bagian dari evaluasi tata kelola dan kinerja organisasi, bukan hanya masalah teknis di lapangan.
Ketua LBH Ansor Maluku Utara, Zulfikran Bailussy, menyebut persoalan proyek Payahe–Dehepodo, progres sejumlah pekerjaan, perencanaan, pembagian tugas pejabat pembuat komitmen (PPK), hingga penyerapan anggaran sebagai hal yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.
“Kalau masalah hanya terjadi pada satu pekerjaan, mungkin masih bisa dikatakan sebagai persoalan teknis proyek. Tetapi ketika yang dipersoalkan sudah menyentuh perencanaan, pengendalian pekerjaan, pembagian tugas PPK, progres fisik, kualitas pekerjaan dan kemampuan menyerap anggaran, maka pertanyaan publik wajar diarahkan kepada pimpinan OPD,” kata Zulfikran.
Menurutnya, kepala dinas bertanggung jawab secara manajerial untuk memastikan program berjalan sesuai perencanaan, anggaran, target waktu, dan standar kualitas. Ia meminta tanggung jawab seluruh pihak ditelaah secara proporsional, termasuk kontraktor dan PPK.
“Kontraktor tetap harus bertanggung jawab apabila memang tidak memenuhi kewajibannya. Tetapi tanggung jawab kontraktor tidak otomatis menghapus tanggung jawab pemerintah sebagai pemilik pekerjaan. Keduanya harus ditempatkan secara proporsional,” ujarnya.
Zulfikran mencontohkan proyek jalan Payahe–Dehepodo yang disebut bernilai sekitar Rp14,6 miliar. Menurutnya, proyek tersebut mendapat sorotan karena progresnya dinilai belum sesuai harapan. Ia meminta evaluasi mencakup seluruh tahapan, mulai dari perencanaan dan desain teknis hingga pengadaan, pengawasan, serta tindakan yang diambil ketika pekerjaan menyimpang dari target.
LBH Ansor juga menyoroti informasi mengenai serapan anggaran PUPR yang disebut sekitar 42 persen hingga 31 Agustus. Zulfikran meminta dinas menjelaskan angka tersebut secara terbuka dan mengaitkannya dengan capaian fisik serta manfaat pembangunan bagi masyarakat.
“Serapan anggaran yang rendah memang tidak otomatis berarti terjadi pelanggaran hukum. Itu harus ditegaskan. Tetapi dari perspektif manajemen pemerintahan, rendahnya serapan yang disertai persoalan progres pekerjaan tetap merupakan indikator yang layak dievaluasi secara serius,” katanya.
Ia mengatakan sorotan DPRD terhadap PUPR perlu menjadi bahan evaluasi, mengingat dinas tersebut mengelola anggaran infrastruktur dalam jumlah besar. Menurutnya, besarnya anggaran perlu diimbangi dengan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang memadai.
LBH Ansor meminta Gubernur mengevaluasi apakah Risman masih layak memimpin Dinas PUPR. Jika hasil evaluasi menunjukkan adanya kelemahan kepemimpinan, koordinasi, pengendalian, atau pelaksanaan program, Zulfikran meminta gubernur mempertimbangkan pergantian pejabat.
“Kalau memang evaluasinya menunjukkan kinerja tidak memenuhi standar yang dibutuhkan, kami meminta Gubernur mencopot Kadis PUPR. Ini bukan persoalan suka atau tidak suka terhadap seseorang. Ini persoalan meritokrasi, akuntabilitas jabatan dan perlindungan terhadap uang rakyat,” ujarnya.
Ia menambahkan, evaluasi sebaiknya menggunakan ukuran yang jelas, seperti kualitas perencanaan, progres dan ketepatan waktu pekerjaan, pengendalian kontrak, penyerapan anggaran, kualitas hasil pekerjaan, serta penanganan ketika terjadi penyimpangan dari target.
LBH Ansor juga meminta pembahasan APBD 2027 tidak hanya berfokus pada penambahan anggaran belanja modal PUPR. Menurut Zulfikran, penambahan anggaran perlu disertai evaluasi atas kemampuan dinas melaksanakan anggaran yang telah diberikan.
“LBH Ansor Maluku Utara tidak sedang meminta pemerintah daerah menghentikan pembangunan infrastruktur. Kami ingin memastikan pembangunan berjalan dengan tata kelola yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Zulfikran.
