DPRD Halsel Pertanyakan Tim Optimalisasi CSR

Progres kerja tim dipertanyakan, Pemda diminta buka data kontribusi perusahaan dan arah pemanfaatannya untuk pembangunan daerah.

Peliput : IL | Editor : Idham Hasan

Foto istimewa 

BACAN, LUGOPOST.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan meminta Pemerintah Daerah memperjelas progres kerja Tim Optimalisasi Corporate Social Responsibility (CSR) yang dibentuk untuk mengonsolidasikan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah.

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Halmahera Selatan, Sagaf Hi. Taha, mengatakan pengelolaan CSR perusahaan tidak boleh lagi berjalan secara parsial tanpa arah dan target pembangunan yang jelas.

Menurutnya, kontribusi perusahaan, khususnya dari sektor pertambangan dan perkebunan, perlu diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dengan demikian, program CSR dapat diarahkan untuk mendukung berbagai prioritas pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

“CSR itu harus diintegrasikan dengan RPJMD, sehingga skala prioritas pembangunan daerah benar-benar berjalan,” ujar Sagaf saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (10/8/2026).

Selain meminta kejelasan arah pengelolaan CSR, Sagaf juga mempertanyakan sejauh mana progres kerja Tim Optimalisasi CSR yang telah dibentuk pemerintah daerah.

Ia meminta Pemda Halsel membuka data terkait jumlah perusahaan yang telah memberikan kontribusi CSR, besaran nilai kontribusi, hingga program-program yang telah dibiayai.

“Sejauh mana kerja-kerja tim optimalisasi yang telah dibentuk ini? Kita juga ingin tahu berapa besar kontribusi CSR yang diberikan sejumlah perusahaan, karena Halmahera Selatan ini banyak perusahaan tambang nikel, selain itu juga ada perusahaan kelapa sawit,” ujarnya.

Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) itu menilai, CSR perusahaan semestinya tidak hanya berorientasi pada kepentingan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Kontribusi tersebut perlu diarahkan secara lebih luas untuk menjawab kebutuhan prioritas masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah.

Ia menyebut sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sebagai sejumlah bidang yang perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan CSR ke depan.

“Jangan lagi CSR dikelola secara parsial. Harus ada integrasi dengan program pembangunan pemerintah daerah,” tegasnya.

Sagaf berharap pemerintah daerah segera menunjukkan hasil kerja Tim Optimalisasi CSR, termasuk membuka data dan informasi mengenai kontribusi perusahaan terhadap pembangunan daerah.

“Jadi keterbukaan ini sangat penting agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas sejauh mana peran dan kontribusi sektor usaha dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Halmahera Selatan.” Tandas Sagaf (*)