Junaedi Abusama meminta Pemkab Halmahera Selatan segera membenahi layanan kesehatan di Obi Latu yang masih tertinggal meski berada di kawasan tambang.
 |
| Foto istimewa |
Penulis : Idham | Editor : Idham Hasan
LUGOPOST.ID, BACAN| Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Halmahera Selatan melontarkan kritik keras kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan atas masih buruknya pelayanan kesehatan di Desa Obi Latu, Pulau Obi. Daerah yang berada di sekitar kawasan tambang itu dinilai belum menikmati pelayanan dasar yang layak, meski dikelilingi perusahaan dengan nilai investasi yang mencapai triliunan rupiah.
Kritik tersebut disampaikan Anggota DPRD Fraksi PKB, M. Junaedi Abusama, saat menginterupsi jalannya Rapat Paripurna DPRD Halmahera Selatan dengan agenda persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis (30/7/2026).
Di hadapan Bupati Halmahera Selatan Hasan Ali Bassam Kasuba, Junaedi mengungkapkan bahwa hingga kini masih ada ibu hamil yang harus diangkut menggunakan gerobak untuk mendapatkan pelayanan di puskesmas.
"Kita tahu anggaran kesehatan cukup besar. Tetapi yang terjadi di Obi Latu, ibu hamil yang hendak dibawa ke puskesmas masih harus menggunakan gerobak. Ini sangat memprihatinkan, Saudara Bupati," tegasnya.
Menurut Junaedi, kondisi tersebut merupakan ironi yang sulit diterima. Desa Obi Latu berada di wilayah yang menjadi pusat aktivitas perusahaan tambang berskala besar, namun masyarakatnya masih menghadapi keterbatasan pelayanan kesehatan yang seharusnya menjadi hak dasar setiap warga.
"Malu saya melihat kondisi seperti ini. Daerah sebesar Halmahera Selatan, yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah dan dikelilingi perusahaan tambang, tetapi masyarakatnya masih harus berjuang mendapatkan pelayanan kesehatan. Ini tidak boleh terus terjadi," ujarnya.
Politisi PKB itu mengaku memahami pemerintah daerah sedang menghadapi kebijakan efisiensi anggaran. Namun menurutnya, keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pelayanan dasar masyarakat, terutama di wilayah yang menjadi pusat aktivitas industri tambang.
Karena itu, ia meminta Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi juga membangun kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan tambang melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) untuk membantu penyediaan sarana dan prasarana kesehatan.
"Kalau memang pemerintah daerah belum mampu memfasilitasi, libatkan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sana. Jangan sampai daerah yang menghasilkan kekayaan alam bernilai triliunan rupiah, tetapi masyarakat di sekitarnya masih kesulitan memperoleh pelayanan kesehatan yang layak," katanya.
Junaedi mengaku memiliki dokumentasi yang memperlihatkan kondisi tersebut. Ia pun mempertanyakan sejauh mana pembangunan sarana dan prasarana kesehatan menjadi prioritas pemerintah daerah.
"Saya tidak tahu apakah pembangunan fasilitas kesehatan benar-benar menjadi prioritas. Yang jelas, kondisi ini nyata terjadi dan menjadi tanggung jawab kita bersama," ujarnya.
Menutup interupsinya, Junaedi mendesak Bupati Hasan Ali Bassam Kasuba segera mengambil langkah konkret agar pelayanan kesehatan di wilayah terpencil, khususnya Pulau Obi, mendapat perhatian serius.
"Mari kita berpikir untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai kekayaan alam yang begitu besar hanya dinikmati oleh industri, sementara warga di sekitar kawasan tambang masih kesulitan memperoleh layanan kesehatan yang layak. Keselamatan masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah," tandasnya. (*)
