![]() |
| Foto istimewa |
Ternate — Konsorsium Advokasi Tambang (KATAM) Maluku Utara menegaskan bahwa penjualan 90.000 metrik ton ore nikel oleh PT Wana Kencana Mineral (PT WKM) tidak mengandung unsur pelanggaran hukum maupun indikasi memperkaya diri atau korporasi secara melawan hukum.
Koordinator KATAM Maluku Utara, Muhlis Ibrahim, mengatakan kesimpulan tersebut diambil setelah pihaknya melakukan telaah mendalam sepanjang tahun 2025, termasuk penelitian dokumen, pemantauan perkembangan kasus, serta verifikasi data lintas institusi.
“Awalnya memang ada dugaan pelanggaran. Namun setelah kami menelaah secara detail, tidak ditemukan pelanggaran hukum apa pun. Penjualan ore itu dilakukan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku,” ujar Muhlis di Ternate, Selasa (13/1/2026).
Ia menjelaskan, PT WKM bahkan telah mengirimkan surat klarifikasi resmi kepada KATAM Maluku Utara sejak 12 Mei 2025 dengan Nomor 065/WKM-JKT/V/2025 perihal klarifikasi pemberitaan. Namun, KATAM memilih menahan sikap hingga seluruh data dan fakta hukum benar-benar diverifikasi.
Persetujuan Terbit 2018, Penjualan Baru 2021
Muhlis menilai penting untuk memahami kronologi perizinan. Surat persetujuan penjualan ore dari Gubernur Maluku Utara diterbitkan pada tahun 2018, namun realisasi penjualan baru dilakukan PT WKM pada 2021.
“Ini justru menunjukkan kehati-hatian perusahaan. Mereka tidak langsung menjual, melainkan menunggu seluruh administrasi dan perizinan dinyatakan lengkap,” tegasnya.
Menurut Muhlis, jeda waktu tersebut menjadi bukti bahwa PT WKM menjalankan prosedur sesuai aturan, bukan bertindak gegabah.
Berbasis Surat Gubernur dan Putusan Inkracht
Sebelum penjualan dilakukan, PT WKM mengajukan permohonan resmi kepada Gubernur Maluku Utara melalui surat Nomor 040/D.WKM/JKT/III/2018 tertanggal 1 Maret 2018. Permohonan tersebut didasarkan pada sejumlah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), antara lain putusan Mahkamah Agung RI dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon.
Berdasarkan permohonan tersebut, Gubernur Maluku Utara saat itu, Abdul Gani Kasuba, menerbitkan Surat Nomor 543/1032/6 tertanggal 19 Juli 2018 tentang penjualan ore PT WKM.
“Surat gubernur itu secara tegas menyatakan bahwa PT WKM adalah pemegang IUP yang sah dan ore tersebut berada dalam wilayah izin usaha pertambangan PT WKM,” jelas Muhlis.
Royalti Disetor, Negara Terima Rp4,5 Miliar
KATAM juga mengungkap data dari Kementerian ESDM yang menunjukkan bahwa PT WKM telah menyetor royalti penjualan ore ke kas negara pada tahun 2021 dengan total sebesar Rp4.504.613.222.
Royalti tersebut terdiri dari royalti provinsial sebesar Rp3.741.380.223 dan royalti final sebesar Rp763.232.999. Pembayaran dilakukan melalui tujuh transaksi pengapalan menggunakan sejumlah kapal tunda dan tongkang.
“Fakta bahwa royalti dibayarkan dan negara menerima haknya membuktikan bahwa penjualan ini bukan kegiatan ilegal,” kata Muhlis.
KATAM Minta Penilaian Objektif
KATAM Maluku Utara meminta semua pihak agar menilai persoalan ini secara objektif dan berbasis hukum, bukan asumsi.
Meski 90.000 metrik ton bijih nikel tersebut sempat menjadi objek sengketa, Muhlis menegaskan PT WKM tetap beroperasi berdasarkan izin usaha pertambangan yang sah.
“Proses penegakan hukum harus menjunjung asas keadilan dan bertumpu pada bukti, bukan opini,” ujarnya.
Jamrek Sudah Lunas Hingga 2027
Menanggapi isu jaminan reklamasi (jamrek), Muhlis memastikan PT WKM telah melunasi seluruh kewajibannya hingga tahun 2027. Untuk periode 2019–2022, perusahaan menyetor Rp13,33 miliar, sedangkan periode 2023–2027 sebesar Rp7,45 miliar.
“Data kami menunjukkan jaminan reklamasi sudah dibayar. Jadi isu jamrek tidak lagi relevan untuk dipersoalkan,” pungkasnya. (Red/tim)


