Penulis Idham | Editor : Idham Hasa
 |
| Massa Barisan Rakyat Halmahera Selatan menggelar aksi di depan Gedung Putih DPRD |
LUGOPOST.ID, LABUHA | Barisan Rakyat Halmahera Selatan (Barah) menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Putih DPRD Halmahera Selatan, Kamis (2/10/2025), mendesak DPRD segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut pelantikan empat kepala desa yang dilakukan Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba.
Dalam aksi tersebut, massa menilai pelantikan empat kepala desa itu cacat hukum karena diduga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mereka meminta DPRD menggunakan fungsi pengawasannya untuk mengusut persoalan tersebut secara serius.
Koordinator Aksi Barah Halmahera Selatan, Rustam A. Side, mengatakan keputusan bupati melantik empat kepala desa yang dinilai bermasalah merupakan bentuk maladministrasi dan berpotensi melanggar aturan hukum.
"Empat kepala desa yang baru dilantik itu dianggap bermasalah. Keputusan bupati ini bukan hanya maladministrasi, tetapi juga melanggar aturan hukum. Seorang pemimpin kalau sudah melawan konstitusi, tidak pantas lagi memimpin," tegas Rustam dalam orasinya.
Rustam juga mendesak DPRD Halmahera Selatan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut persoalan tersebut.
"Kami mendesak DPRD segera membentuk Pansus. Jangan ada alasan untuk bungkam, karena persoalan ini menyangkut kepentingan masyarakat luas," ujarnya.
Usai menyampaikan aspirasi, massa aksi diterima langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Halmahera Selatan, Muslim Hi. Rakib, dalam agenda hearing di ruang rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD.
Menanggapi tuntutan tersebut, Muslim menyatakan DPRD akan mempelajari seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat dan membahasnya melalui rapat internal lembaga.
"Aspirasi masyarakat tentu akan kami pelajari. Soal pelantikan empat kepala desa ini, kami di DPRD juga tidak bisa tinggal diam. Kami akan membahasnya dalam rapat internal, termasuk kemungkinan membentuk Panitia Khusus (Pansus)," kata Muslim. (*).
