 |
LABUHA, LUGOPOST – Di tengah sorotan publik terhadap kedisiplinan dan kinerja anggota DPRD Halmahera Selatan, Fraksi Partai Gerindra menegaskan komitmennya untuk tetap berpihak pada aspirasi rakyat, khususnya terkait perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). |
LABUHA, LUGOPOST – Di tengah sorotan publik terhadap kedisiplinan dan kinerja anggota DPRD Halmahera Selatan, Fraksi Partai Gerindra menegaskan komitmennya untuk tetap berpihak pada aspirasi rakyat, khususnya terkait perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).
Pernyataan ini disampaikan langsung oleh anggota DPRD Halmahera Selatan dari Fraksi Gerindra, Ruslan Muchdar, melalui interupsi kepada pimpinan sidang dalam rapat paripurna yang digelar Kamis (10/7/2025).
Dalam penyampaiannya, Ruslan menegaskan bahwa agenda DOB merupakan suara murni dari masyarakat dan tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan politik sesaat.
“Pembentukan DOB adalah cerminan kehendak rakyat, terutama masyarakat di tiga wilayah yang selama ini konsisten menyuarakan pemekaran. Fraksi Gerindra tetap berada di garis depan dalam mendukung perjuangan ini,” tegas Ruslan.
Politikus kelahiran Bajo Sangkuang yang juga dikenal sebagai mantan Pimpinan Redaksi media cetak Global Maluku Utara ini menolak terlibat dalam polemik seputar ketidakhadiran sejumlah anggota dewan dalam rapat penting tersebut.
“Saya tidak ingin menilai soal hadir atau tidak hadirnya anggota dalam paripurna kali ini. Karena bagi saya, setiap anggota punya pandangan politik masing-masing yang patut dihargai,” ujarnya diplomatis.
Ruslan menegaskan bahwa penilaian atas dinamika politik yang terjadi di DPRD sepenuhnya merupakan hak masyarakat.
“Rakyat Halmahera Selatan yang paling berhak menilai keseriusan kita. Yang jelas, Partai Gerindra hadir sebagai representasi suara rakyat dan tetap konsisten mendukung penuh pemekaran tiga wilayah yang selama ini diperjuangkan,” ungkap legislator dua periode dari Dapil I ini.
Ketegangan politik di internal DPRD Halsel terus mencuat setelah dua kali rapat paripurna dengan agenda pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DOB gagal digelar karena minimnya kehadiran anggota. Sementara itu, desakan dari masyarakat untuk merealisasikan pemekaran wilayah semakin kuat.
Ruslan pun mengingatkan bahwa perjuangan DOB bukan semata agenda politik kelembagaan, melainkan mandat langsung dari rakyat yang harus ditindaklanjuti secara serius.
“Kami berharap perjuangan masyarakat ini terus diberkahi dan mendapat dukungan dari seluruh elemen. Mari kita doakan agar proses ini berjalan dengan lancar dan tidak terhambat oleh kepentingan politik sesaat,” tutupnya.(Idham)
