 |
| Foto istimewa |
LABUHA, LUGOPOST– Proses rekrutmen tenaga kerja oleh PT Karunia Permai Sentosa (KPS), bagian dari Harita Group, yang dipusatkan di Hotel Buana Lipu, Desa Mandawong, Labuha, mendapat sorotan tajam dari Anggota DPRD Halmahera Selatan Dapil Obi, Rustam Ode Nuru.
Rustam menilai rekrutmen yang dilakukan jauh dari lokasi tambang justru menjadi bentuk pengabaian terhadap hak-hak tenaga kerja lokal, khususnya masyarakat Obi yang merupakan wilayah utama operasional perusahaan tambang tersebut.
“Ini perusahaan dari Obi, tapi orang Obi justru paling susah dapat kerja. Kenapa rekrutmen tidak dilakukan langsung di Obi? Pemerintah daerah harus peka,” tegas Rustam kepada LugoPost, Senin (23/6/2025).
Ia menyebutkan, ketiadaan regulasi proporsional dalam proses rekrutmen berpotensi memicu ketimpangan. Masuknya tenaga kerja dari luar daerah, termasuk dari luar Maluku Utara seperti Sulawesi, dinilai memperparah kondisi pengangguran lokal.
Rustam meminta Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Halsel, Noce Totononu, segera menyusun regulasi teknis yang mengatur proporsi tenaga kerja lokal dan luar daerah secara adil dan transparan.
“Harus ada presentase yang jelas. Misalnya 70 persen untuk orang Obi, sisanya untuk luar daerah. Kalau tidak diatur, ya ujung-ujungnya tenaga kerja lokal tersingkir,” jelas politisi yang berasal dari Obi Waringi itu.
Rustam juga menyoroti lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah terhadap aktivitas perusahaan. Menurutnya, pemerintah seolah membiarkan perusahaan berjalan tanpa kontrol dan tanggung jawab sosial terhadap warga setempat.
“Jangan sampai masyarakat Obi cuma jadi penonton. Ini soal keadilan sosial. Pemerintah jangan hanya duduk dan terima laporan. Harus bertindak,” imbuhnya.
Ia bahkan mendorong agar Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan segera menginisiasi peraturan bupati atau bahkan peraturan daerah yang secara khusus mengatur mekanisme perekrutan tenaga kerja lokal, terutama pada sektor industri dan pertambangan.
“Ini harus jadi momentum perbaikan. Jangan sampai kepercayaan masyarakat runtuh karena ketidakadilan dalam distribusi kerja,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas Nakertrans Halmahera Selatan, Noce Totononu, belum memberikan tanggapan resmi. Ia masih bungkam di tengah sorotan publik dan jeritan warga Obi yang kian sulit mendapatkan pekerjaan di tanah sendiri. (Idham)
