 |
| Foto istimewa |
Bacan– Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dari Fraksi NasDem, Fransiska Thendean, melayangkan kritik keras kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Halmahera Selatan atas dugaan penyaluran bantuan logistik yang tidak layak kepada korban banjir di wilayah Labuha dan sekitarnya.
Bantuan yang dikirim diduga berisi beras yang telah digigit tikus serta sejumlah barang dalam kondisi rusak.
Dalam keterangannya kepada media, Senin (23/6), Fransiska mengungkapkan kekecewaannya atas bantuan yang justru memperburuk kondisi psikologis warga terdampak.
“Banyak beras sudah digigit tikus, kardus rusak, bahkan alat tidur dan makanan cepat saji yang sangat dibutuhkan dalam kondisi darurat tidak tersedia. Ini soal kepekaan dan tanggung jawab pemerintah daerah,” tegas Fransiska.
Ia menyebutkan bahwa sebelumnya telah menyerahkan data kebutuhan mendesak masyarakat terdampak secara langsung kepada Kepala BPBD, Aswin M. Adam.
Selain itu, Klasis GPM Bacan juga diketahui telah berkoordinasi langsung dengan Bupati, yang menjanjikan bahwa bantuan akan disalurkan pada malam harinya. Namun, bantuan yang datang dinilai jauh dari layak.
“Saya tidak pernah membayangkan bantuan akan datang dalam kondisi seperti ini. Ini menyangkut harga diri masyarakat,” ujarnya.
Adapun logistik yang disalurkan oleh Pemda melalui BPBD kepada warga terdampak mencakup: Aqua gelas 4 karton jenis paisu, 9 karton super mie, dan 7 karung beras ukuran 5 kg, di mana dua di antaranya rusak karena bekas gigitan tikus.
Fransiska menambahkan, terdapat sekitar 26 kepala keluarga korban banjir yang tidak terdata oleh BPBD, sehingga tidak menerima bantuan sama sekali. Hal ini menambah daftar keluhan masyarakat terhadap kinerja BPBD.
“Saya mewakili mereka, karena saya juga termasuk korban banjir. Saya tidak bisa hanya duduk menunggu.
Saya sudah berkolaborasi dengan Gereja GPM Labuha dan telah menyalurkan bantuan secara mandiri kepada warga terdampak,” jelasnya.
Dalam pernyataannya, Fransiska juga menyesalkan tanggapan Kepala BPBD Halsel, yang menurutnya menyarankan agar bantuan tidak perlu diganti.
“Saya katakan langsung bahwa saya yang akan menggantinya. Tapi saya kecewa, tidak menyangka pemerintah daerah memberikan bantuan yang sudah tidak layak," tegasnya.
Ia juga menyoroti minimnya upaya penanggulangan banjir secara sistematis dari pemerintah daerah.
Menurutnya, penanganan banjir di Halsel selama ini hanya berhenti pada pembagian sembako tanpa solusi jangka panjang seperti perbaikan saluran air atau program mitigasi risiko bencana.
Fransiska berkomitmen untuk menyuarakan hal ini secara langsung kepada Bupati Halmahera Selatan.
Ia berharap ada perubahan signifikan dalam manajemen bencana ke depan, terutama dalam distribusi bantuan yang harus manusiawi dan bertanggung jawab.
“Saya harap ini menjadi evaluasi serius. Jangan sampai kepercayaan masyarakat hilang karena kelalaian yang sebenarnya bisa diantisipasi sejak awal,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas BPBD Halmahera Selatan, Hi. Aswin Adam, saat dikonfirmasi media ini, menjelaskan bahwa situasi penyaluran bantuan berlangsung dalam kondisi darurat, sehingga adanya kerusakan pada beberapa item logistik dianggap sebagai hal yang wajar.
“Ini kondisi darurat. Kalau pun ada satu-dua barang yang rusak, itu hal wajar. Bisa langsung diinformasikan ke ketua posko bantuan di depan Lapangan Merdeka untuk diganti. Jangan dibicarakan di media,” ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh proses distribusi dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh unsur TNI, Polri, Basarnas, serta rekan-rekan media.
“Distribusinya juga disaksikan banyak pihak. Tidak ada yang ditutupi,” tegas Aswin.
Namun ketika ditanya apakah BPBD tidak melakukan pemeriksaan kualitas logistik sebelum disalurkan kepada korban banjir, serta siapa pihak yang bertanggung jawab atas pengecekan kelayakan bantuan, Aswin tidak memberikan jawaban. (Idham)
