Ternate, 6 April 2025 — Wacana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) kembali mengemuka di tengah masyarakat. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI telah melakukan kajian atas sejumlah wilayah yang berpotensi untuk dimekarkan, dan salah satu daerah yang kembali masuk radar adalah Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara.
Dari hasil telaah Kemendagri, terdapat 32 Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) yang dianggap memenuhi syarat administratif dan teknis, namun proses pemekaran masih bergantung pada pencabutan moratorium DOB oleh Presiden Prabowo Subianto. Pulau Obi, yang pernah diusulkan sejak 2012 dan kembali diperjuangkan pada 2014, kini kembali masuk dalam daftar prioritas CDOB.
Tokoh muda Obi, Yusri A. Boko, menegaskan bahwa masuknya Obi dalam daftar CDOB bukanlah hadiah yang datang begitu saja. "Ini bukan hadiah cuma-cuma, melainkan hasil dari proses panjang dan kerja keras banyak orang hebat yang konsisten memperjuangkannya selama bertahun-tahun," ujar Yusri.
Ia mengingatkan bahwa pemekaran daerah bukan hanya soal administrasi pemerintahan, tetapi juga soal konsolidasi sosial, politik, dan ekonomi. Yusri menekankan pentingnya kolaborasi antarelemen masyarakat Obi, termasuk DPRD, pengusaha, para kepala desa, pelajar, mahasiswa, serta para tokoh adat dan agama.
"Stakeholder Obi harus saling merangkul. Kita harus melepaskan sekat etnisitas dan menjaga semangat persaudaraan. Pemekaran daerah harus berjalan beriringan dengan iklim investasi yang sehat. Karena peran swasta, khususnya perusahaan yang telah lama beroperasi di Obi, juga sangat krusial dalam menguatkan posisi daerah ini sebagai DOB," jelasnya.
Bagi Yusri, DOB dan investasi bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan satu kesatuan harapan masyarakat Obi. Ia menyebut, keberhasilan DOB sangat ditentukan oleh kekompakan dan kesiapan masyarakatnya sendiri.
Sebagai langkah konkret, Yusri mengusulkan empat strategi penting yang harus segera dilakukan oleh masyarakat Obi. Pertama, membangun konsolidasi akar rumput dengan memberikan kesadaran bahwa keberhasilan DOB hanya bisa dicapai lewat persatuan dan kerja sama semua elemen.
Kedua, para kepala desa harus bersikap tegas dan menjadi corong informasi kepada warga bahwa pemekaran daerah adalah "Harga Mati", bukan sekadar "Harga Nanti".
Ketiga, kelompok pelajar dan mahasiswa asal Obi didorong untuk aktif mengambil bagian dalam kampanye positif tentang DOB, baik melalui media sosial, pamflet, hingga diskusi publik.
Keempat, komunikasi yang intensif harus dibangun dengan pihak perusahaan yang ada di wilayah Obi. Menurutnya, dukungan perusahaan sangat dibutuhkan untuk menciptakan simbiosis mutualisme dalam proses pemekaran.
“Ini era emas bagi Obi, dan kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Semua elemen harus bersatu, optimis, dan siap menyongsong masa depan sebagai daerah otonom baru,” pungkas Yusri. (Red/tim)