Penahanan Tunjangan Disebut Sebagai Bentuk Pembelajaran
 |
| Kepala Desa Leko Kadai, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, Nurlinda, dengan tegas membantah tudingan korupsi terkait penahanan tunjangan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Ia menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya di lapangan. |
SANANA – Kepala Desa Leko Kadai, Kecamatan Mangoli Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, Nurlinda, dengan tegas membantah tudingan korupsi terkait penahanan tunjangan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Ia menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak berdasar dan tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya di lapangan.
Menurut Nurlinda, keterlambatan pembayaran tunjangan bukan disebabkan oleh penyalahgunaan anggaran, melainkan sebagai respons terhadap kinerja sebagian anggota BPD yang dinilai tidak aktif menjalankan tugas.
“Tidak benar saya melakukan korupsi. Ketua BPD dan beberapa anggotanya tidak pernah hadir dalam kegiatan desa. Mereka menuntut hak, tapi melupakan kewajiban,” ujar Nurlinda saat diwawancarai wartawan, Rabu (21/5).
Ia menegaskan bahwa penahanan tunjangan adalah bentuk pembelajaran untuk membangun budaya kerja yang bertanggung jawab di lingkup pemerintahan desa.
“Tunjangan saya tahan supaya jadi pembelajaran. Jangan sampai menjadi kebiasaan—tidak ada kegiatan, tapi tetap menerima tunjangan. Ini preseden buruk,” tegasnya.
Nurlinda menyebut, pencairan tunjangan akan dilakukan setelah BPD melengkapi dokumentasi dan laporan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan. Kebijakan ini, menurutnya, sejalan dengan prinsip pemerintahan yang mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
“Saya minta dokumentasi tiap kegiatan. Kalau itu sudah dipenuhi, baru tunjangan dibayarkan. Jangan hanya menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban,” jelasnya.
Lebih jauh, ia berharap langkah tegas ini menjadi awal perubahan positif dalam tata kelola pemerintahan desa, terutama menjelang perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Kepulauan Sula.
“Perubahan itu bukan hanya terjadi di ibu kota kabupaten, tapi juga harus terlihat dari desa—baik dari segi kebijakan maupun penataan wilayah,” pungkasnya. (Red/tim)
