TKD Halmahera Selatan 2026 Terancam Turun Jadi Rp1,2 Triliun

“Pemkab diminta genjot PAD untuk tutupi defisit akibat pemangkasan pusat”

Muhammd Nur, S.hut ; (Foto  Idham / Lugopo. Id) 

BACAN, MALUKU UTARA— Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dipaksa bersiap menghadapi tahun anggaran yang lebih ketat. Pasalnya, pemerintah pusat berencana memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) hingga 29 persen pada 2026. Jika rencana itu terealisasi, dana transfer ke Halmahera Selatan diperkirakan hanya Rp1,2 triliun dari total Rp1,7 triliun tahun sebelumnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Halmahera Selatan, Muhammad Nur, mengatakan bahwa pemangkasan tersebut setara dengan potensi kehilangan dana sekitar Rp500 miliar.

“Kita kan TKD-nya kurang lebih Rp1,7 triliun. Kalau pakai angka pemangkasan 29 persen, mungkin sisa Rp1,2 triliun,” ujar Nur saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (7/10/2025).

Menurutnya, besaran pasti pemangkasan masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur penyesuaian transfer daerah.

“Kalau pakai pola itu, maka pemangkasan bisa di angka Rp500 miliar. Tapi kita tunggu PMK dulu, karena bisa naik bisa turun,” tambahnya.

Ia menyebut, pemerintah pusat telah mengisyaratkan pemangkasan TKD nasional di kisaran 25 hingga 30 persen. TKD sendiri terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dari ketiganya, DAK diperkirakan paling besar terkena dampak.

“Jumlah pemangkasan terdiri dari tiga komponen itu, tapi kemungkinan besarnya ada di DAK,” jelasnya.

Ia menegaskan, berkurangnya TKD akan menekan nilai rancangan APBD 2026 Halmahera Selatan. Karena itu, ia mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk memacu inovasi pendapatan, terutama dari sektor pajak dan retribusi.

“Kita harus inovatif dalam meningkatkan pendapatan, sekaligus memaksimalkan anggaran yang ada agar kualitas pembangunan tidak menurun,” tegasnya.

Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Halmahera Selatan akan menaikkan target PAD tahun 2026 dari Rp215 miliar menjadi Rp250 miliar.

“Tahun ini kita rancang PAD Rp215 miliar, tahun depan Rp250 miliar. Jadi OPD penyumbang PAD harus berpacu,” pungkas Nur. 

Editor | Idham Hasan.