 |
| foto Reses Anggota DPRD Kota Ternate, Nurjaya Hi. Ibrahim, menyoroti akurasi data desil penerima bantuan sosial saat menggelar reses masa sidang III Tahun 2026 di RT 011/RW 006, Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate Selatan, Selasa (15/9/2026) malam. |
TERNATE – Anggota DPRD Kota Ternate, Nurjaya Hi. Ibrahim, menyoroti akurasi data desil penerima bantuan sosial saat menggelar reses masa sidang III Tahun 2026 di RT 011/RW 006, Kelurahan Jati, Kecamatan Ternate Selatan, Selasa (15/9/2026) malam.
Persoalan tersebut mengemuka setelah warga mempertanyakan dasar penetapan kelompok masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial. Nurjaya mengakui, mekanisme penentuan desil masih membingungkan karena ditemukan warga yang dinilai mampu, tetapi justru tercatat sebagai penerima bantuan.
“Saya juga tidak tahu pasti dasarnya apa. Memang desil ini saya bingung, karena ada masyarakat yang menurut saya seharusnya tidak mendapatkan bantuan, tetapi justru menerima,” ungkap Nurjaya.
Ia bahkan mencontohkan ibunya yang masih memiliki sumber pendapatan dari sejumlah usaha, tetapi tercatat sebagai penerima bantuan beras. Kondisi tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa proses verifikasi dan pemutakhiran data perlu diperbaiki agar bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran.
Nurjaya juga menyinggung adanya perbedaan informasi dalam proses pendataan yang melibatkan instansi terkait, termasuk Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS). Karena itu, ia mendorong adanya koordinasi dan penjelasan yang lebih terbuka mengenai indikator penetapan desil masyarakat.
Menurut Nurjaya, data penerima bantuan harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi warga terkini. Pendataan yang tidak akurat berpotensi membuat keluarga kurang mampu justru tidak memperoleh bantuan yang menjadi hak mereka.
Selain persoalan bansos, sekitar 100 warga yang menghadiri reses tersebut juga menyampaikan aspirasi mengenai jalan lingkungan, drainase, pemakaman umum, serta kebutuhan air untuk lahan perkebunan.
Nurjaya memastikan seluruh aspirasi akan dicatat dan diperjuangkan melalui pembahasan bersama Pemerintah Kota Ternate. Namun, realisasinya tetap mempertimbangkan kemampuan anggaran dan tingkat urgensi setiap kebutuhan.
“Semua aspirasi tentu kami tampung. Nanti dilihat mana yang paling mendesak dan dapat diakomodasi,” ujarnya.
Ia berharap reses tidak sekadar menjadi ruang penyampaian keluhan, tetapi mampu menghasilkan tindak lanjut nyata yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
